DPRD Tanah Datar Sumatera Barat Kunjungi DPRD Kuningan

Menyusul beberapa daerah kabupaten yang melakukan study banding ke DPRD Kuningan, kali ini Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat mengunjungi DPRD Kuningan.

Pansus sebanyak 15 orang mengunjungi DPRD Kuningan pada hari Kamis (16-02-12) guna melakukan study banding Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rombongan diterima Wakil Ketua DPRD Kuningan Drs. H. Toto Hartono didampingi Ketua Komisi B Pusantara Trikordianto.

Kunjungan berjalan singkat, hanya kurang lebih 2 jam. Pansus DPRD Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, hanya menanyakan tentang proses awal Raperda RPJMD dan RTRW di Kabupaten Kuningan hingga menjadi Perda. Karena DPRD Tanah Datar saat ini belum memiliki Perda tersebut. (mckuningan/dink sa)

Read More

33 Mobil Dinas Pemkab Kuningan Tidak Lulus Uji Emisi

Dari 77 mobil dinas Pemkab Kuningan yang diuji emisi oleh BPLHD Jawa Barat pada Senin (05/ 3), ternyata 33 diantaranya bermasalah dan dinyatakan tidak lulus uji.

Menurut Kabid Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan BPLHD Kabupaten Kuningan M. Syarifudin, dari 200 mobil dinas di Kabupaten Kuningan, ternyata hanya 77 yang datang untuk menjalani uji emisi. Padahal sehari sebelumnya, pihaknya sudah menyampaikan surat himbauan kepada seluruh SOPD.

Berdasarkan rekap uji emisi, beberapa kendaraan roda empat yang memiliki HC dan CO tertinggi dan dinyatakan tidak lulus, diantaranya Suzuki Carry tahun 2003. Kendaraan Dishub memiliki kandungan HC 5.485 ppm, CO 9,6 %. Toyota Kijang tahun 1991 milik Kesbang HC 2.053 ppm, CO 9,99 % dan Suzuki Carry tahun 2002 milik BPLHD, HC 1.147 ppm, CO 7,41%.

Dikatakan M. Syarifudin, bagi mobil dinas yang tidak lulus uji emisi, agar menstabilkan kembali kadar emisi dalam kendaraannya, karena jika ini dibiarkan maka dampaknya tidak sekedar terhadap lingkungan, tapi ketika dihirup oleh manusia berdampak buruk terhadap kesehatan. (mckuningan/dink sa)

Read More

Camat se-Kabupaten Kuningan Terima DHKP Dan SPPT PBB Tahun 2012

Wakil Bupati Kuningan H. Momon Rochmana, Selasa lalu (6/3), menyerahkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) a kepada seluruh camat di Kabupaten, diaulaDispenda.

Kadispenda Kabupaten Kuningan Drs. A. Taufik Rohman dalam laporannya menjelaskan, bahwa realisasi penerimaan PBB Kabupaten Kuningan tahun 2011 berdasrkan target pokok sebesar Rp. 12,3 Milyar sampai tanggal 31 Desember 2011, terealisasi sebesar Rp. 11,9 milyar atau mencapai 96,19 % . Sedangkan untuk target SKB yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 11,2 milyar, realisasinya mencapai 106,23 %.

Dalam tahun 2011, ada beberapa kecamatan yang tidak berhasil lunas PBB sampai tanggal 31 Desember 2011, yakni Kecamatan Kuningan, Cigugur, Kadugede, Kalimanggis dan Cibingbin.

Kadispenda juga menyebutkan, beberapa kendala yang menghambat proses pemungutan dan percepatan pelunasan PBB di Kabupaten Kuningan khususnya diwilayah perkotaan, antara lain, ketetapan suatu obyek pajak yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, wajib pajak yang tidak jelas alamatnya, wajib pajak yang berdomisili di luar kabupaten Kuningan, keterlambatan pengajuan dan proses koreksi atas terjadinya ketidak sesuaian luas tanah dan/ atau bangunan serta data PBB lainnya, sehingga berpengaruh terhadap proses percepatan lunas PBB.

 Target SKB PBB Kabupaten Kuningan untuk tahun 2012 masih dalam proses pembahasan, sementara terget pokok PBB kabupaten Kuningan tahun 2012 diprediksi mencapai Rp 14,75 Milyar atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 2,45 Milyar jika dibandingkan dengan terget pokok PBB Kabupaten Kuningan tahun 2011.

Sementara, Wakil Bupati Kuningan H. Momon Rochmana dalam sambuatannya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat dan perangakat yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, sehingga Kabupaten Kuningan dapat lunas PBB target SKB( Surat Keputusan Bersama ) sebelum tiba masa jatuh tempo. Atas prestasi tersebut pada hari Senin tanggal 27 Februari 2011 Pemerintah Kabupaten Kuningan meraih penghargaan sebagai Kabupaten Terbaik ke II dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari pemerintah provinsi Jawa Barat. (mckuningan/dink sa)

Read More

Rotasi Pejabat Lingkup Pemkab Kuningan Cukup Proporsional

Sebanyak 93 pejabat eselon II, III, dan IV lingkup Pemkab Kuningan kembali dirotasi. Prosesi Pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan di Pendopo Kabupaten, Selasa (29/02/12) oleh Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda. Turut hadir dan menyaksikan, unsur Forum Kordinasi Pimpinan Daerah, para Kepala Dinas, Badan, Lembaga dan segenap undangan.

Dalam pelantikan kali ini, pesan Bupati Kuningan lebih ditekankan pada peningkatan kinerja para pejabat yang baru dilantik. “ Fakta integritas yang ditandatangani merupakan janji tertulis yang harus dipenuhi secara sungguh-sungguh, jangan dibuat main-main, “ kata Bupati Aang. Selain itu bagi pejabat yang ditugaskan di kelurahan dan kecamatan agar bisa menata lingkungan dan dekat dengan masyarakat.

Sementara untuk Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang baru dibentuk yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang dipimpin oleh Drs. Apang Supatman M.Si, Bupati berharap agar dalam pelaksanaan tugasnya benar-benar bisa maksimal dan tidak lepas koordinasi dengan SOPD terkait lainnya. Bupati yakin dan percaya Apang Suparman yang telah banyak berpengalaman di bidang keuangan akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan professional.

Menurut penilaian beberapa kalangan, rotasi pejabat Pemkab Kuningan kali ini cukup proporsional. Baperjakat tidak salah menunjuk orang, terutama untuk beberapa jabatan penting. Sehingga profesionalisme pejabat yang ditunjuk akan lebih terjamin demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian pula halnya dengan Rumah Sakit yang baru dibentuk, yakni Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati yang berlokasi di Desa Bandorasa Wetan Cilimus, Baperjakat menempatkan dr. H. Asep Sutiana Hermana untuk memimpin Rumah Sakit tersebut. Bupati yakin yang bersangkutan mampu memimpin Rumah Sakit ini. Jabatan terakhir dr. H. Asep Sutiana Hermana sebagai Kabid Pengendalian Masalah Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, dinilai sudah cukup memiliki bekal di bidang kesehatan. (mckuningan/dink sa)

Read More

VISI DAN MISI CAGUB JAWA BARAT H. Aang Hamid Suganda, S.Sos

PENDAHULUAN
Dewasa ini, pembangunan Jawa Barat berada dalam alur pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, tepatnya ada pada tahap akhir periode 5 tahun kedua, yaitu 2008-2013. Dalam konteks menjaga kesinambungan periode berikutnya yaitu 2013 - 2018, H, Aang Hamid Suganda, S.Sos (saat ini Bupati Kuningan), telah dicalonkan menjadi salah satu Calon Gubemur Jawa Sarat Periode 2013 - 2018.
Tulisan ini menawarkan suatu rancangan pembangunan Jawa Barat ke depan dalam rangka pencalonan dimaksud. Hal yang menjadi pertimbangan adalah landasan filosofis, kondisi dan tantangan objektif serta kebijakan pokok pembangunan Jawa Barat.

BEBERAPA PRESTASI PENTING YANG PERNAH DIRAIH :
•   Penghargaan Kalpataru Kategori Pembina Lingkungan dari Presiden RI, Tahun 2011.
•   Bupati Peduli Lansia (Ianjut usia) dari Gubemur Jawa Barat, Tahun 2011 .
•   Penghargaan Kehormatan Satya Lencana Wirakarya Pembangunan dari Presiden RI, Tahun 2011.
• Penghargaan Raksa Prasadha dari Gubemur Jawa Barat, komitmen kuat terhadap pemeliharaan lingkungan untuk kategori Best Effort City Adipura, Tahun 2011.
•    Anugrah Pengembangan Kota Hijau dari Kementerian Pekerjaan Umum RI, Tahun 2011.
•    Penghargaan dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan atas Jabatan yang diemban selama 2 (dua) Periode sebagai Kepala Daerah, Tahun 2010 .
•   Penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP Award) dari Kementerian Dalam Negeri RI, Tahun 2010.
•   Paramadhana Madya Koperasi sebagai Kabupaten Koperasi Penggerak Koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, Tahun 2010.
Penghargaan Kadin Jabar Award, diserahkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI, Tahun 2010.
•   Penghargaan Adipura dari Presiden RI, Tahun 2008, 2009 dan 2010.
•   Penghargaan dari Gubenur Jawa Barat Sebagai Bupati Peduli Lingkungan, Tahun 2010
•   Penghargaan Bhakti Koperasi dan UKM dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, Tahun 2009
.•  Person Of the Year dari HU Radar Cirebon Tahun 2007, 2008 dan 2009.
•  Penghargaan dari Gubenur Jawa Barat sebagai Penggerak Percepatan Buta Aksara dan PNF-I, Tahun 2009.
.• Penghargaan Lencana Jasa Utama dari PMI Pusat, Tahun 2008.
•    Penghargaan Satyalancana Wirakarya Presiden RI atas keberhasilan di bidang Keluarga Berencana, Tahun 2008.
•    Penghargaan dari Kwartir Nasional berupa Lencana Melati, Tahun 2008.
•    Penghargaan Raksaniyata Menuju Indonesia Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2008.
•    Penghargaan dari Gubemur Jawa Barat sebagai Kepala Daerah yang menerapkan Pelayanan Perizinan 1 pintu Pada Tahun 2007.
•    Penganugrahan Bintang Satya Lencana Pembangunan Pertanian dari Presiden RI, Tahun
2007.
Penghargaan Gubemur Jawa Barat sebagai Pembina Peduli Kehutanan Terbaik Pertama Tingkat Propinsi Jawa Barat, Tahun 2006.
•  Piagam Penghargaan dari Menteri Kehutanan sebagai Bupati Terbaik ke-1 Tingkat Nasional Peduli Kehutanan, Tahun 2006.
Penghargaan dari Wakil Presiden RI sebagai Kabupaten Terbaik dalam pelaksanaan GRLK Tahun 2006.
•  Piagam Penghargaan dan Medali Perjuangan Angkatan - 45 dari DHN Angkatan 45 dalam upaya melestarikan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45, Tahun 2004.

                                                                          VISI  

                                   “Jawa Barat Bangkit menuju Provinsi Termaju di Indonesia"

                                                                          MISI
           MISI 1 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Kemandirian Perekonomian Rakyat Jawa Barat
           MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Jawa Barat
           MISI 3 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jawa Barat Yang Agamis dan Harmonis
           MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Jawa Barat
           MISI 5 : Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintahan dalam Pelayanan Masyarakat

PENUTUP
Demikian Gambaran Visi dan Misi yang saya susun selaku Bakal Calon Gubernur Jawa Barat Periode 2013-2018. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pembangunan di Provinsi Jawa Barat.
Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rachmat dan inayah-Nya kepada kita semua. Tak lupa tentunya kita harus selalu mengingat dan melaksanakan 'pesan Bung Karno : "KUAT KARENA BERSATU, BERSATU KARENA KUAT"

Read More

Mengurus Izin ke BPPT Kabupaten Kuningan Mudah dan Gratis

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Kuningan mengeluarkan kebijakan baru pada tahun 2012 ini, yakni menghapus anggapan sebagian masyarakat bahwa mengurus perijinan kepada pemerintah itu susah dan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Kebijakan baru tersebut yakni , mengurus surat izin usaha di BPPT tanpa dipungut biaya alias gratis. Ketentuan itu berlaku bagi hampirsemuajenis izin, kecuali untuksurat izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin gangguan (HO) masih ada biayanya.

Kepala BPPT Kabupaten Kuningan Ir.H. Jajat Sudrajat.M.Si kepada wartawan, diruang kerjanya menjelaskan, dengan adanya program ini diharapkan meningkatkan kesadaran dan ketaatan untuk memiliki perijinan sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku. Kemudian meningkatkan penanaman modal daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan pembangunan daerah, sesuai misi BPPT.

Langkah ini untuk membantu masyarakat dunia usaha yang selama ini memperoleh kesulitan permodalan dan kesulitan mengurus surat - surat izin. Perijinan itu sangat penting dimiliki setiap pengusaha, jelas Ir.H. Jajat Sudrajat, karena izin merupakan alat perlindungan aktivitas dan usaha. Izin merupakan intrumen pemerintah dalam rangka menyelengarakan pemerintahan dalam mengaturkepentingan umum.

Beberapa manfaat izin itu diantaranya, sebagai syarat kredit ke bank, syarat mengikuti tender, syarat mengikuti lelang, mempermudah transaksi usaha, menjamin rasa aman dalam berusaha, dan juga dapat menaikan gengsi. “
Pekerja dokumen legalnya ijasah, pengusaha dokumen legalnya ijin, “ , kata Kepala BPPT. Pemilikan surat izin yang lengkap, akan membantu kemudahan para pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank, seperti contohnya Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Jenis - jenis izin yang sudah bisa dilayani Badan Pelayanan Perijinan Terpadu(BPPT) Kabupaten Kuningan saat ini sudah banyak, yaitu izin dasar dan izin operasional. Izin dasar meliputi, pengesahan ruang, izin lokasi dan izin mendirikan bangunan (IMB). Sedangkan Izin operasional ada 12 jenis, yaitu izin Gangguan (HO), surat izin tempat usaha (SITU), surat izin usaha industry (SIUI), surat izin usaha perdagangan(SIUP), tanda daftar gudang (TDG), surat izin usaha jasa kontruksi(SIUJK), surat isin usaha pariwisata(SIUPAR), isin lembaga kursus dan pelatihan, izin penyelenggaraan reklame, izin penghunian kios dan los, surat keterangan pedagang, dan tanda daftarperusahaan(TDP).

Tujuan perizinan itu banyak, yaitu untuk mengajak masyarakat untuk mengikuti aturan pemerintah, mengarahkan aktifitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan melindungi obyek tertentu, serta mengarahkan dengan menyeleksi orang - orang dan aktivitas aktivitasnya.

Motto Cermat Dalam memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat, BPPT memiliki motto “ Cermat “ kepanjangan dari cepat, ramah, mudah, akuntabel dan transparan, jelas H. Ajat. Cepat artinya, pelayanan dilaksanakan dengan waktu yang telah ditentukan sesuai SOP dan SPM, dari perizinan yang ada waktu paling lama maksimal 10 hari, misalnya surat HO, dan waktu yang paling cepat selama 3 hari, misalnya pengurusan SIUP, TDP dan lainnya. Tentunya semua hal tersebut setelah si pemohon melengkapi persyaratan dengan benar.

Dan kini masalah biaya mengurus izin pun sudah transpran, pemohon izin hanya membayar biaya sejumlah uang yang tercantum dalam Surat Keputusan yang mengatur besarnya retribusi perijinan. Berkaitan dengan hal ini, Kepala BPPT Kabupaten Kuningan menyarankan pemohon izin usaha datang sendiri mengurus perijinan jangan menyuruh orang lain, karena hal tersebut yang mengakibatkan terjadinya biaya tinggi dalam pengurusan perijinan. (Ondin Sutarman)

Read More

APBD Kuningan Tahun 2012 Pendapatan Rp 1.314.423.115.382, Belanja Rp 1.328.648.910.681

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2012 telah disyahkan DPRD Kabupaten Kuningan, belum lama ini. Dengan komposisi  anggaran , jumlah Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.314.423.115.382, - dan Belanja Daerah Rp 1.328.648.910.681,-.  Dan mengalami defisit anggaran sebesar Rp 14.225.795.299.- , yang akan ditutup dengan pembiayaan daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan tersebut , terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 88.197.727.600, Dana Perimbangan Rp 1.022.596.367.952, dan lain – lain Pendapatan Daerah yang sah  Rp 203.629.019.830.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu diperoleh dari jenis pendapatan berupa Pajak Daerah sejumlah Rp 20.546.000.000, Retribusi Daerah Rp 17.203.597.500, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 3.245.554.050, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah Rp 47.202.476.050.

Kemudian Dana Perimbangan , terdiri dari Dana Bagi Hasil sejumlah Rp 61.807.473.952, Dana Alokasi Umum Rp 892.633.054.000, dan Dana Alokasi Khusus Rp 68.155.840.000.

Sementara itu Belanja Daerah yang jumlahnya sejumlah Rp 1.328.648.910.681, alokasinya untuk Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 932.540.746.522, dan belanja Langsung sejumlah Rp 396.108.164.159. Kebutuhan Belanja Langsung itu meliputi untuk belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan keuangan lainnya, belanja bagi  hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, dan lainnya.

Adapun Belanja Langsung terdiri dari jenis belanja pegawai sejumlah Rp 39.610.816.415, belanja barang dan jasa sejumlah Rp 158.443.265.664, belanja modal sejumlah Rp 198.045.082.080.

Demikian yang tertuang dalam RAPBD Kuningan tahun 2011 yang disahkan menjadi Perda, yang diputuskan hasil rapat di DPRD Kabupaten Kuningan akhir tahun 2011 lalu.

Dalam pendapatnya Badan Anggaran DPRD Kuningan dalam kesempatan itu berharap, agar kebijakan yang sudah dibuat dan dituangkan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2012 ini bisa berkontribusi terhadap pemba-ngunan daerah dengan sasaran dan prioritas masyarakat banyak dengan tujuan dapat mengantarkan kesejateraan masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip partisipatif, aspiratif, professional dan proporsional, agar pada saatnya RAPBD dapat dirasakan dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

Tahun  2012 ini , Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sedang berada pada tahapan pembangunan ke – 4 , yaitu   “ Ngundakeun ajen inajen, nohagakeun kamampuh (daya saing) daerah dengan focus pada  “pemantapan daya saing (keunggulan kompetitif) daerah berbasis Pertanian dan Pariwisata”.

Dalam kesempatan ini  Badan Anggaran menyampaikan beberapa saran dan masukan terhadap Pemerintah Daerah,  antara lain  Pemerintah daerah dalam menentukan sasaran pengeluaran harus lebih efisien melalui penatapan standar harga, dokumen anggaran, manajemen kontrak, serta pengamanan implementasi program dan kegiatan secara lebih efisien. Disamping harus ada penanggungjawab kegiatan yang mempunyai keahlian , serta fleksibilitas dalam mencapai sasaran agar tidak terjadi salah sasaran dalam setiap perencanaan pengeluaran serta perencanaan belanja daerah seperti yang terjadi selama ini.

Badan Anggaran mengajak semua pihak untuk kembali meneguhkan tentang pentingnya akses infomasi dan dokumen public, transfaransi dan akuntabilitas anggaran, anggaran pro rakyat, serta anggaran berbasis kinerja sesuai peraturan perundang – undangan.

Read More

Bupati Aang Ingin “Jabar Bangkit”

Pagi akhir bulan Desember 2011 lalu, ribuan kader PDIP dan pendukung  mengantarkan H.Aang Hamid Suganda untuk mengembalikan formulir pendaftaran calon Gubernur Jawa Barat, kepada Kantor DPD PDI-P Jawa Barat di Bandung.

Selain para pengurus partai dan DPC PDI-P hingga ranting, tokoh organisasi keagamaan, Ormas, OKP, LSM, organisasi hobi dan sejumlah komunitas lainnya, dengan menggunakan berbagai jenis kendaraan akan berkumpul di Purnama Hotel Cigugur untuk sama-sama pergi ke Bandung. “ Kami sudah menyiapkan tiga bus bagi mereka yang siap mengantarkan Pak Aang ke Bandung,” tutur Acep, Ketua DPC PDI Kabupaten Kuningan..

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Kab.Kuningan H.Acep Purnama,SH menyatakan sikapnya dengan mengusung H.Aang Hamid Suganda untuk dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat pada Pemilukada provinsi tahun 2013 mendatang.

Ditegaskan Acep, berdasarkan hasil rapat tiga pilar partai yang dihadiri jajaran pengurus DPC, anggota fraksi PDIP di DPRD serta kader eksekutif, memutuskan dan secara yakin mengusung H.Aang Hamid Suganda yang saat ini menjabat Bupati Kuningan dinilai layak dan akan mampu memimpin Jawa Barat. Telah banyak hasil pembangunan di Kab.Kuningan yang patut dibanggakan berkat kepemimpinan Aang, dengan motto Kuningan bangkit.

Saat ini sudah waktunya putra terbaik dari Kab.Kuningan memimpin Jawa Barat. Kami mencoba memberanikan diri untuk mengambil sikap dengan harapan membawa keberkahan dan keberhasilan,” paparnya.

Dijelaskannya, suara PDI Perjuangan di Jawa Barat hasil Pemilu 2008 lalu cukup menggembirakan yakni dari 26 kabupaten/kota, terdapat 16 bupati/walikota yang diusung PDIP dan unggul di delapan kabupaten/kota serta H.Aang memperoleh hasil tertinggi yakni 73%. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Apkasi (Asosiasi para Kepala Daerah Seluruh Indonesia) dan sering mendapat dukungan dari sesama bupati khususnya di Jabar.

Hal ini merupakan peluang besar bagi H.Aang Hamid Suganda untuk menjadi Gubernur Jabar periode 2013-2018 mendatang. Ia juga telah mampu dan berhasil mengangkat harkat dan martabat daerah dan masyarakat Kab.Kuningan dalam kepemimpinannya, sehingga Kuningan mengalami perkembangan yang pesat di seluruh aspek pembangunan termasuk membangun Jawa Barat dengan motto “Jabar Bangkit”.

Yang penting bagi Pak Aang, lolos dulu dalam penjaringan, dan siapapun yang lolos nanti harus diukung oleh semua kader partai,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda dalam pernyataan politiknya menegaskan, menjadi Gubernur Jabar jangan setengah-setengah. Artinya, jika ia mendapat restu dari pengurus DPP PDI-Perjuangan, mesti menjadi gubernur agar bisa berkerja secara total bukan sebagai wakil gubernur karena kewenangannya akan berbeda.

Kendati demikian, DPP PDI-P yang memiliki kewenangan. Saya adalah kader PDI Perjuangan, yang dibesarkan dan akan bersama-sama dengan PDI Perjuangan demi rakyat Jawa Barat dan Bangsa Indonesia.

Ribuan warga tanda tangan

Ribuan warga Kabupaten Kuningan melakukan aksi simpatik dengan membubuhkan tanda tangan pada 4 spanduk putih berukuran 1,5 x 50 meter. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan ‘Aang for Jabar’. Pembubuhan ribuan tanda tangan warga Kuningan untuk kesuksesan Bupati Kuningan H Aang Hamid Suganda menuju kursi Jabar 1 itu, dilakukan sejak pukul 06.00 WIB dari komplek Stadion Mashud Wisnusaputra hingga berakhir di kawasan Taman Kota (Tamkot)

Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda saat daftar calon Gubernur ke Kantor DPD PDI-P Jabar

Read More